Modern Itu Sawit, Karet Riwayatmu Kini

Karet sudah terbukti kenapa pilih sawit? Sebuah pesan sosial yang disampaikan oleh Koalisi Anti Sawit (KAS), melalui media tulisan poster ,terpampang di salah satu sudut ruangan Kantor Redaksi Kalimantan Review (KR) Jalan Budi Utomo, Komplek Bumi Indah Khatulistiwa Blok B No.4, Pontianak. Terlintas di benak saya, apa maksud dari pesan yang terkandung dalam poster tersebut? Inikah kenyataan yang saat ini terjadi? Seperti sebuah peralihan dari karet ke sawit atau konversi karet ke sawit, terdengar lucu sama seperti konversi minyak tanah ke gas, yang katanya solusi, program pemerintah untuk penghematan BBM, atau itu sebuah solusi untuk mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah? Melihat banyaknya korban yang jatuh akibat ledakan tabung gas 3 kilogram itu .

Modernisasi sangat berpeluang merombak tradisi masyarakat adat, termasuk kearifan lokal dan tatanan hidup masyarakat yang terbangun sejak lama. Salah satu yang paling terkini adalah rencana investasi perkebunan kelapa sawit. Rencana konversi lahan rakyat termasuk tanah ulayat menjadi perkebunan sawit selalu disebut oleh mereka yang berkepentingan dengan keuntungan investasi ini sebagai solusi pembangunan. Ada argumen bahwa investasi lewat sawit akan membuka lapangan pekerjaan, menuntaskan masalah kemiskinan, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), meningkatkan derajat hidup, dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan saya saat ini ,apakah benar itu sebuah solusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat adat? Kembali lagi, bukankah keuntungan itu hanya dinikmati oleh jaringan konglomerat yang berinvestasi di sektor ini? Lantas, bagaimana pengaruhnya nanti pada lingkungan, adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat, serta pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat? Pertanyaan ini harus dijawab secara jujur oleh para penguasa di daerah ini, termasuk para pemilik modal.

Padahal kalau kita mau melihat kembali, selama ini karet telah menjadi andalan masyarak adat untuk melangsungkan hidupnya, karetlah yang menjadikan Dayak itu dianggap sebagai Dayak, karet yang menjadi tumpuan Dayak untuk meneruskan hidupnya, karet yang menjadikan Dayak itu berpendidikan, karet jugalah yang menjadikan Dayak itu Gubernur. “Sejak tahun 1965 saya belajar motong getah, sekarang mau membagi pengalaman saya ke petani,” ujar Cornelis saat melakukan kunjungan kerja di Dusun Lian Sipi, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Senin (19/1/2009). Dalam blok resminya, Gubernur Kalimantan Barat, DRS. Cornelis,MH

Selama ratusan tahun masyarakat adat menghasilkan bahan makanan untuk kebutuhan pangan keluarga dan komersil yang diperoleh dari cara bertani termasuk bertani karet. Meskipun tradisional, pola pertanian ini diakui sebagai salah satu pertanian paling stabil di dunia. Mengganti pertanian tradisional menjadi pertanian intensif yakni perkebunan sawit adalah satu perubahan besar dalam berperilaku dan berkebiasaan.

Saat hutan di sulap menjadi perkebunan sawit maka secara otomatis yang tumbuh hanya satu jenis tanaman saja yakni kelapa sawit. Tentu saja, kondisi ini akan mengakibatkan perubahan hidup masyarakat adat dan budayasasi kedepan terancam hilang. Generasi kita yang berikutnya akan semakin miskin budaya. Khusus di banyak kampung di Pedalaman, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit juga merusak berbagai tempat keramat seperti kuburan nenek-moyang mereka (masyarakat adat).

Kondisi inilah yang dialami sebagian besar masyarakat adat sampai dengan saat ini.Abetnogo Tarigan mengatakan, sejak 30 tahun terakhir sudah tercatat 1.753 kasus konflik yang terjadi antara pemilik perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan (sawit), karena masyarakat merasa haknya sudah terampas. “ dari luas perkebunan sawit se-Indonesia seluas 7,3 juta hektar, sebesar 1,3 juta hektar lahan perkebunan sawit berkonflik, “ kata Abetnego Tarigan, saat menjadi penyaji materi bedah buku Losing Ground atau Hilangnya Tempat Berpijak, di Pontianak, senin 03 November 2008 (koraninternet.com). Ia mengatakan tingginya volume konflik akibat konsrevasi perkebunan sawit serta ketidakadilan pemilik perkebunan dan pemerintah dalam bagi hasil, dan perampasan hak tanah adat masyarakat setempat disadari oleh masyarakat itu sendiri.

"Masyarakat baru sadar kalau tanah adatnya diambil setelah, masa berlaku HGU (hak guna usaha) yang dimiliki perkebunan itu habis. Kalau tanah tersebut sudah HGU berarti tanah itu menjadi milik negara, ketika itulah baru terjadi konflik antara masyarakat yang merasa ditipu oleh pemilik perkebunan," katanya.

Dalam tulisannya “Sawit Mengancam Simpang Hulu “ Yogi Pusa menerangkan bahwa terjadi polemik Pro dan kontra di dalam masyarakat mengenai pemetaan lahan yang akan di jadikan areal perkebunan (Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat) Perusahaan sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa melakukan sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat melepaskan kawasan hutan adat untuk dijadikan areal penggunaan lahan lain (APL). Wilayah itu meliputi hutan adat Dusun Doriq Bane Patong, hutan adat Dusun Belonseh, hutan adat Keluang, serta hutan adat Dusun Pendaun, Simpang Hulu pada Juli 2009

Konflik anatara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat baru-baru ini juga terjadi di Kampung Silat Hulu, Desa Batan Sari, Kecamatan marau, Kabupaten ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat menghukum adat dan menahan alat perusahaan sawit milik PT. Bangun Nusa Mandiri karena tindakan sewenang-wenang, warga juga melaporkan kasus ini ke Polda Kalimantan Barat dan Komnas HAM RI (25 Oktober 2009). Melalui surat tertanggal 27 Oktober 2009 bernomor 3.178/K/PMT/X/9, Komnas HAM meminta Bupati Ketapang agar menghentikan segala bentuk operasional PT. Bangun Nusa MAndiri.

Akankah kita menghancurkan apa yang selama ini menjadi harapan kita bersama, tanah,hutan, gunung, sungai yang ada, yang selama ini memberikan kita kehidupan hanya untuk memuaskan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri ,budaya dengan segala kearifanya yang telah tercipta sekian lama musnah dengan tumbuhnya sawit ditanah kita?(Depriadi-Majalah Kalimantan Review, Edisi September 2010)